I'll keep an eye on these guys and post pictures. I would love to photograph them moment they break loose!

Below is an artalicious photo of my leaded glass porch window.

Cento costituzionalisti hanno firmato un documento nel quale esprimono "insuperabili perplessità di legittimità costituzionale" sull'emendamento blocca-processi e sul lodo Alfano sull'immunità temporanea per le alte cariche dello Stato. E chiedono di aderire al loro appello "in difesa della Costituzione"

http://www.repubblica.it/speciale/2008/appelli/costituzionalisti/index.html

Over the years some of the  Chief Ministers branded as tech savvy like Chandrababu naidu and S.M Krishna projected temselves as  CEO's  of their states. However despite the hype, today we see that not many departments are using these on a daily basis.

Yes, in Karnataka there have been some very good initiatives in bringing technology to the masses and also have earned global recognitions like the Bhoomi project which digitised almost 200 million property records of the farmers in the state. The initiative was a huge relief to the farmers who can get the records they need directly from the Kiosks rather than waiting the Govt offices and paying bribes. However, there are still lot of areas which beg for technological upgradation which affect the masses daily.

For the starters, how tech savvy are our representatives? As we all know, the state govt issued Acer Laptops to all the members of the state legislature last year in celebration of the golden jubilee of the state. However, how many of them are actually using the same for the purpose it was originally intended for?   However a very small minority of the leaders have come to realise that the internet can be an effective tool in bridging the gap between the Govt and the populace.  In this regard, the initiative of our current Home Minister Dr. V S Acharya is really laudable. His blog http://drvsacharya.blogspot.com is a right move in the right direction. 

The government of the day as well as its departments do have a web presence. The official website is http://www.karnataka.gov.in/ . However, the site is not interactive as it should be.  It has the same old Govt look which needs to change. Also, emails can be a very effective tool when it comes to communication. Also, in this age of going-green, that would definitely cut both the time and the cost associated with the day-to-day communication. None of our leaders as well as the officers in the govt publish their emails. The only way to contact them is either by phone or by letter  which has been the norm for the last 50 years.  A corporate-like setup to the government will definitely go a long way in improving the efficiency and reliability of the govt.

Technology  can play a very important role in curbing the rampant corruption plaguing today's govt.  This stems from the fact that the whole setup  is designed to facilitate the same. There is accountability at any level. Computerisation can eliminate the unnecessary delay and the harassment of the people by the officials. A computer trail will make it very difficult to defends the unreasonable delays associated with the govt services. Also, the govt should install required time taken for different services in all the offices. As a result, people can now expect the result in a time bound manner.

Another area where technology can bring about a radical change is the pubic distribution system.  The decades old system that  is currently operational is mired with rampant corruption and pilferage. Only a small percentage of the subsidised goods reach the needs. Most of them are diverted to the black market. Computerization of the whole system could save the govt crores of rupees annually and also the needy can be well served.  There are talks of introducing smart cards with biometric data of the families. This can be of great help. Also, computerization of all the beneficiaries and the transaction would allow effective management of the same and reduce the corruption involved in this business.

This is just one area. Just imagine the scope of the technology should the GOVT decide to implement in all its areas?

We would like to hear from you about this issue. Please pen your comments or email us at thinkrational@gmail.com

Kekalahan di Jawa Tengah melengkapi kegagalan menyakitkan yang diderita Golkar sebelumnya di Sulawesi Selatan. Di daerah kelahiran ketua umumnya, Jusuf Kalla, partai “saudagar” ini dipermalukan oleh gabungan empat partai yang dipimpin PDIP. Tiga partai mitra PDIP dalam kemenangan yang mengejutkan di Sulsel ialah PAN, PDK, PDS.

Oleh : Robert Manurung

IBARAT playboy, yang dulu gampang sekali menggombali dan menggaet cewek; Golkar sekarang mulai merasa nggak laku, minder dan panik; karena ditolak di mana-mana. Penderitaan partai berlambang beringin ini makin bertambah, lantaran didera rasa iri melihat saingan utamanya, PDIP, sukses di di berbagai daerah.

Kepanikan di pucuk pimpinan Golkar memuncak setelah kandidatnya kalah dalam Pilkada Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Ketua Umum Jusuf Kalla langsung mengadakan pertemuan darurat di rumahnya di Jakarta, Selasa malam. Gampang ditebak, agenda pertemuan mendadak itu pastilah mengevaluasi kekalahan di Jateng dan sebelumnya di daerah lain; serta konsolidasi menghadapi pilkada yang akan berlangsung di enam daerah.

Kepanikan Golkar merespon kegagalan di Jateng, kontras betul dengan sikap santai saat kandidatnya kalah beruntun di Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Waktu itu Golkar malah mengatakan, sudah menduga sebelumnya bakal kalah di dua propinsi itu.

Memang, kekalahan pasangan Bambang Sadono dan M Adnan di Jawa Tengah adalah tamparan keras dan menciutkan nyali bagi Golkar, karena dua alasan. Pertama, Jawa Tengah adalah basis tradisional dan landmark bagi partai yang pondasinya dibangun dari campuran pragmatisme dan feodalisme itu. Kedua, PDIP adalah saingan utama Golkar dalam percaturan politik di Indonesia.

Kalau boleh diungkapkan dengan agak vulgar : Golkar boleh saja kalah dari partai lain, asalkan jangan kalah dari PDIP.

Kekalahan di Jawa Tengah melengkapi kegagalan menyakitkan yang diderita Golkar sebelumnya di Sulawesi Selatan. Di daerah kelahiran ketua umumnya, Jusuf Kalla, partai “saudagar” ini dipermalukan oleh gabungan empat partai yang dipimpin PDIP. Tiga partai mitra PDIP dalam kemenangan spektakuler di Sulsel ialah PAN, PDK, PDS.

PDIP punya tujuh gubernur

DENGAN kemenangan duet Bibit Waluyo dan Rustriningsih dalam Pilkada Jateng, PDIP kini menjadi satu-satunya partai yang sukses di lebih dari satu propinsi, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Dari 18 propinsi yang telah menggelar pilkada, PDIP sekarang punya tujuh gubernur dan wakilnya, yang dimenangkan dengan mengandalkan kekuatan sendiri.

Inilah tujuh propinsi itu, yang dimenangkan PDIP tanpa koalisi dengan partai lain :

• Jawa Tengah (Bibit Waluyo & Rustriningsih)
• NTT (Frans Lebu Raya & Esthon Foenay)
• Irian Jaya Barat (Abraham Atururi & Rahimin Katjong)
• Papua (Barnabas Suebu & Alex Hasegem)
• Sulawesi Utara (Sinyo H Sarundayang & Freddy Harry Sialang)
• Kalimantan Tengah (Agustin Teras Nerang & Ahmad Diran)
• Kalimantan Barat (Cornelis & Christiandy Sanjaya).

Selain PDIP, di antara semua partai yang ada di Indonesia sekarang ini, hanya Golkar yang mampu memenangkan pemilihan gubernur tanpa koalisi dengan partai lain; yaitu di Propinsi Gorontalo (Fadel Muhammad & Gusnar Ismail). Dengan demikian untuk sementara PDIP mengungguli Golkar 7 : 1.

Sementara itu untuk kemenangan yang diraih lewat kerjasama dengan satu partai lain, kedudukan PDIP dan Golkar adalah 1 : 1. PDIP berduet dengan PBB menggolkan pasangan gubernur/wakil gubernur Gamawan Fauzi & Marlis Rahman di Sumatera Barat. Golkar bermitra dengan PAN memenangkan Zulkifli Nurdin & Antony ZA jadi gubernur/wakil di Jambi.

Rustriningsih, kader yang naik dari bawah

KEMENANGAN pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih, dengan tidak melupakan tingginya persentase golput, adalah indikator yang meyakinkan mengenai keberhasilan konsolidasi internasl PDIP. Partai berlambang banteng gendut ini pernah ditinggalkan para pendukung fanatiknya di Jateng, karena sakit hati dan merasa dihianati. Pasalnya, dalam pemilihan gubernur beberapa tahun lalu, Megawati malah mendukung tokoh militer dan mengorbankan kader PDIP sendiri. Tampaknya sekarang para banteng di Jateng sudah pulang kandang.

Direstuinya Rustriningsih sebagai calon wakil gubernur, menunjukkan makin menguatnya kultur meritokrasi di dalam organisasi PDIP. Rustriningsih adalah kader partai yang naik dari bawah. Merangkak dari tingkat ranting, kemudian menanjak setahap demi setahap. Dia dinilai sukses saat menjabat Bupati Kebumen dua periode. Dan kini , perempuan yang akrab dengan kehidupan kalangan bawah itu terpilih jadi wakil gubernur. Sangat langka "politisi karir" seperti dia di Indonesia..

Pemberian prioritas bagi kader yang loyal dan kompeten seperti itu, merupakan kunci keberhasilan PDIP memenangkan Pilkada Kalbar, Kalteng, NTT, dan Sulawesi Utara. Mungkin prestasi organisasi PDIP seperti inilah yang lebih “ditakuti” Golkar daripada sekadar kemenangan kandidat partai saingannya itu di berbagai daerah. Artinya, PDIP kini semakin kuat akarnya, sebaliknya Golkar kian mirip koloni eceng gondok yang mengambang dan tak mengakar.

6 propinsi yang segera menggelar pilkada

DALAM waktu dekat ada enam propinsi yang akan menggelar pemilihan gubernur :

• Nusa Tenggara Barat, 27 Juni 2008
  
• Bali, 9 Juli 2008
• Maluku, 9 Juli 2008
• Jawa Timur, 23 Juli 2008
• Sumatera Selatan, 4 September 2008
• Lampung, 28 Oktober 2008

Kalau tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, kemungkinan PDIP bakal menang dengan kekuatan sendiri di Bali. Sedangkan di lima propinsi lain bisa diperkirakan PDIP masih unggul atas Golkar, namun bakal bersaing ketat dengan partai-partai Islam (Jatim, Sumsel, Lampung, NTB). PDIP bisa mengambil keuntungan dari perpecahan di tubuh PKB, dengan mengandeng salah satu kubu untuk memenangkan Pilkada Jatim. Sedangkan di Sumsel, duet PDIP & PBB akan meraih kemenangan yang mantap seperti di Sumbar.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih PDIP di sejumlah daerah adalah fenomena yang sangat menarik, apalagi belakangan ini partai tersebut tidak banyak melakukan manuver politik di ranah publik. Bahkan sebaliknya, PDIP belakangan ini terkesan sangat low profile dan hati-hati.

Tidak ada lagi gejolak internal. Dan tidak ada konflik terbuka dengan kekuatan politik yang lain. Dalam perayaan harlah Pancasila pada 1 Juni lalu, misalnya, PDIP bikin kegiatan sendiri dan tidak ikut apel akbar yang diprakarsai AKKBB. Alhasil, ketika “barisan nasional” yang dimotori Gus Dur dan Amien Rais bentrok dengan FPI , partainya Megawati itu memilih jadi penonton yang sopan.

===================================================================================

www.ayomerdeka.wordprss.com

La casa francese Nobilis ha annunciato che ad Ottobre per Nintendo DS arriverà una applicazione PDS (assistente personale) tutta su Hello Kitty dal nome "Hello Kitty Daily"

Skippy and Juno are my gals!

Twelve years ago, my family was in the market for dogs, so we called the local vet. As it happened, a client of theirs had recently brought in his newly-adopted shelter dog, who wasn't feeling very well.

A couple of hours later, she gave birth to eight puppies. We got two girls from the litter. They're part border collie and part handsome stranger. Typical herding dogs, they bark a lot and chase anything that moves - children, cars, bicycles, other dogs.

The black and white dog, Skippy, is the head dog. She controls the other dog, Juno, and my husband, by staring at them until they bend to her will.

Juno is my shy girl. Early on, she decided staying out of trouble is the way to go. She sticks pretty close to my feet.

This weekend, they're both hunkering down under tables and desks. People in outfits are re-enacting the Civil War down the street from our house. Cannon-fire makes dogs nervous.

atau info lebih lengkap tentang diklat dimaksud silahkan klik dibawah ini

http://ijrsh.wordpress.com/diklat-caleg/

Aber 25% für die NPD? Das geht nun wirklich nicht! Sofort überschlug sich die von der NPD gerne als linke Systemgünstlinge bezeichnete Presse mit Erklärungsversuchen, die fast unisono in der Aussage mündeten, die NPD habe durch ihre Maskerade bei vielen Menschen den Eindruck einer ganz normalen, wählbaren Partei erweckt. Ergo handelte es sich bei 25% der Gemeindebürger und über 5% der Sachsen allgemein um irregeführte Demokraten, denen schlicht der Intellekt fehlt, die NPD als das zu erkennen, was sie wirklich ist. Kaum irgendwo vernahm man etwa die Aussage, dass es sich bei der Gemeinde Reinhardtsdorf-Schöna eben schlichtweg um ein braunes Nest voller idiotischer Nazis und deren Sympathisanten handelt, wie es sie gerade in der Sächsischen Schweiz (aber nicht nur dort) zuhauf gibt und die fast jeder außer besagten Knallköppen lieber meidet. Liebe "linke Systempresse": Wir bitten doch sehr darum, deiner Rolle endlich auch mal gerecht zu werden und langsam und sachte von der Verharmlosung solcher Ergebnisse Abschied zu nehmen.

Doch schauen wir uns ein mal an, warum denn der von Konservativen bis Rechten vielbeschworene "linke Zeitgeist" so allergisch auf das Ergebnis reagiert. Etwa weil die Mehrzahl der Deutschen eben links ist und somit das xenophobe, menschenverachtende, rassistische, nationalistische bis nationalsozialistische Weltbild der NPD ablehnen? Vielleicht. Vielleicht aber auch aus anderen Gründen. Schauen wir doch mal in eine große Zeitung, die Süddeutsche. Laut der Homepage dieser Zeitung äußerte sich die Sekretärin des Bürgermeisterbüros folgendermaßen zu den Wahlergebnissen: "Wir rackern uns hier für’n Tourismus ab und dann wieder so ein Ergebnis!" . Von linker Faschismuskritik keine Spur. Die Nazis sind einfach schlicht scheiße für´s Geschäft. Neger, Jud, Muselmann, Schwule und Kommunistenschweine sind nun mal auch von Zeit zu Zeit REISENDE, die aus Angst um die körperliche Unversehrtheit nun doch lieber woanders hinfahren, anstatt ihr Geld im Urlaub einer Gemeinde zu überlassen, in der sie von mindestens einem Viertel der Bevölkerung am liebsten gelyncht würden.

Also, wenn DAS der von den Rechten vielbeschimpfte "linke Zeitgeist" ist.... dann kann sich ja sogar die SPD bald wieder "links" nennen! Das wäre sicher das geringere Übel, da sowieso niemand mehr darauf hört, wofür die SPD sich selbst hält. Es bleibt aber eher zu befürchten, dass sie sich in Zukunft um der Wählerstimmen willen doch eher real dem annähern wird, was das braune Pack gerne hören will. Womit dann sicherlich einige Erzfaschisten auf die Maskerade reinfallen werden und die SPD als ganz normal nationalistische und somit für sie wählbare Partei ansehen. Vielleicht kommt die SPD so auch in Reinhardtsdorf-Schöna beim nächsten mal über 5%.

Wer kam eigentlich auf die Idee, den "antifaschistischen Schutzwall" abzureissen? In ihm manifestierte sich doch geradezu eine sozialistische Weitsicht, die man sonst in der DDR selten fand: Nicht die DDR sollte vor den Faschisten von außen geschützt werden, sondern vielmehr die Welt draußen vor den Zonenfaschos, sollte das Experiment DDR scheitern.

Anfang der 90er Jahre war eigentlich für jeden vernünftigen Menschen klar, dass diese Partei verantwortlich ist für die schlimme Misere im Osten Deutschlands. Das hat sich geändert. An diesem Vergessen haben leider auch die Medien ihren Anteil gehabt. So hat Sabine Christansen 22 Mal Herrn Gysi trotz seiner Vergangenheit zu sich eingeladen war – aber wann saß dort einmal ein Opfer? Man muss sich also nicht wundern, wenn sich die Bevölkerung teilweise durch die Funktionäre der früheren SED und heutigen Linkspartei hat einlullen lassen.

Auf Seiten der SPD kommt hinzu, dass sie sich selbst ihre eigene Konkurrenz herangezüchtet hat. Aus purem Machtstreben ging die SPD mit der PDS Tolerierungen und sogar Koalitionen ein. Das hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass die Linkspartei in dieser Weise Fuß gefasst hat. Jetzt hat die SPD die Folgen zu tragen: Auf längere Sicht wird sie wohl eine 25 Prozent-Partei bleiben.

Denn wenn zwei Verbrechen in einer Stadt stattgefunden haben, dann ist das doch doppelt schlimm. Man kann die beiden nicht gegeneinander aufrechnen, sondern muss sie addieren. Drittens gibt es eine lange Tradition der Intellektuellen, linke Diktaturen milder zu beurteilen als rechte, weil die Ideologie sehr viel verführerischer ist. Wenn ich in der Ukraine Millionen Menschen für den Sieg des Sozialismus verhungern lasse, ist das offenbar für viele eine attraktivere Begründung, als wenn ich sie einfach aus rassistischem Hochmut umbringe.

Text hier: Tagespost (gefunden via Achgut.de).

Ich denke nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ich bin weit davon entfernt selbst rechts zu sein - Ich habe selbst bei der Marzahn-Hellersdorfer Bezirksvertretung der PDS (Solid) mitgearbeitet. Trotzdem bin ich gegen ein Verbot der NPD.

Das hat verschiedene Gründe. Zum einen kann man sich ja gerade hier in Marzahn-Hellersdorf anschauen wo rechtsextremes Gedankengut am meisten wächst. Den Zulauf bekommen sie hier von den Verlierern der modernen Gesellschaft (das meine ich keineswegs abwertend) - von denen die keinen Job haben, von denen die von Hartz IV leben - von denen, die sich (nicht zu unrecht) als Underdogs der Gesellschaft empfinden.

Und dann kommen Leute, die einem versprechen, dass es Ihnen besser gehen wird - weil sie Deutsche sind. Leute, die Stärke vermitteln - Leute die Underdogs sind.
Und dann wird ein Verbot genau der Partei angestrebt, die das repräsentiert. Was passiert? Rechtsextremismus bekommt ein noch größeres Underdog-Image. Jeder merkt, dass die Gesellschaft Angst vor den Faschos hat und anscheinend die Demokratie nicht für stark genug hält, das Problem Rechtsextremismus zu lösen.

Logisch, dass eine Gruppe vor der man Angst hat stark sein muss und Macht vermitteln muss. Es werden durch das Verbot also zwei Images der rechtsextremen Szene verstärkt. Sorgt man dadurch nicht für mehr Zulauf? Ist das wirklich das Ziel?

Mal abgesehen davon - was passiert wenn die NPD verboten wird? Wohin gehen ihre Mitglieder dann? Ich würde denken, sie gehen in den Untergrund - in die Kameradschaften. Die sind wohl noch wesentlich radikaler als die NPD selbst. Außerdem kann man sie noch weniger kontrollieren, als die NPD.

Deswegen denke ich, dass es wesentlich sinnvoller wäre die NPD nicht zu verbieten - und auch endlich aufzuhören sie zu ignorieren. Ich meine was bringt es wenn Abgeordnete das Parlament bei Ansprachen von NPD-Abgeordneten das verlassen? Das ist doch Kinderkram.

Warum diskutiert man nicht mit den NPD-Abgeordneten? Ihre Argumente halten doch nun wirklich keiner Diskussion stand.

Glauben wir denn wirklich so wenig an unsere Demokratie?

Wie schon zur Fußball-WM 2006 wird es auch zur EM 2008 wieder allenthalben in Deutschland zu Sympathiebekundungen für das eigene Land in Form von Deutschlandfähnchen etc. kommen. Ein Dorn im Auge ist dieser Umstand für Claudia Jobst, der "Jugendkoordinatorin" für die Linkspartei in Sachsen.
Im Magazin "Focus" verschreibt sie sich dem Kampf gegen diese patriotische Praxis. Es "kotze" sie an, dass die Leute zur EM den Anschein erwecken, gerne in der BRD zu leben, vor dem Hintergrund, dass hier Armut und Rassismus herrschen. Schon 2006 machte Julia Bonk (Linkspartei) mit einer Aktion von sich reden.

Damals konnten jeweils drei Fahnen gegen ein PDS-T-Shirt eingetauscht werden. Bonk begründete dies u.a. damit, dass die Verbrechen des NS-Regimes singulär seien. Dass Schwarz-Rot-Gold als Symbol der Weimarer Republik bei den Nazis verhasst war, wusste die Geschichtsstudentin offenbar nicht.

Quelle: http://www.shortnews.de/start.cfm?id=712947

Ja, Claudia, ganz Deutschland ist stolz auf dich!... oder genauer gesagt:

She asked me, if I could post some historical information about WWII (a German perspective) and I´ll do my very best to answer the questions as correctly as I can due to the ongoing debate between liberals and conservatives in the US regarding Hitler's political orientation. For further information on my person and background, visit my blog.

The first question I am asking:

"Was Hitler a right - or a left - winger?"

I want to start with some basic information on the German political system and understanding of the political constellation.

Basic information: In Germany we have many several parties, that are standing for different ideas and political orientations. (too many to mention them all - the most are unimportant. You have to get at least 5% of the votes, otherwise you´ll not even get a seat in the "Bundestag". (-> 5% Hürde)

Political orientation:

Extreme Left - hates the democratic system and wants to replace it with - socialism/ anarchism/ communism etc... claims to be against authority/tradition and to stand for freedom and social justice.

known parties: Die Linke, PDS

---Here begins Democracy---

Moderate Left - liberal/social... Wants to improve certain aspects of the democracy - social issues, environmental protection, freedom. In this sector you can find: labour parties, environmental activists and similar.

known parties: Bündnis 90 die Grünen, SPD

Centered - SPD and CDU are the biggest parties in Germany, and they are the ones, that rule in Germany - I will only mention them to be right or left, because this is their origin... But in order, to win the elections they tend to be centered - to get votes from all political directions.

Moderate Right - conservative... they tend to support the economy and stand for "traditional morality" (Christian morality) for example for a stricter immigration policy, or against the manipulation of DNA.

Known parties: CDU, CSU

---Here ends democracy---

Radical Right - hates the democracy and wants to replace the democratic system with - a dictatorship these are the parties who claim to stand for our "national pride", our national stability/tradition and most of their answers are simple: "remove ALL immigrants from Germany, and there will be no unemployment anymore..." Here you*ll find all that "intellectual" neonazi cowards and xenophobic, homophobic paranoids. This is the really conservative opinion in Germany, because they want back to our roots - and the whole world knows what that means.

Known parties: NPD, Republikaner

---Independent---

Additional there are some parties, that I would neither put in the right, nor in the left corner
- for example the FDP - they call themselves "liberal"... a pure party for the rich ones - they want an completely liberal economy (American style system).

---Unpolitical opposition---

- for example the "Autonomen" - It*s a mistake to call them a political group at all, but I*ll do it... they don*t have any party (they are not allowed to - because they are stupid enough to say, that they hate our democracy) - these are simple minded idiots - they are against globalisation, against the "system" (whatever this means), many of them believe in different conspiracy theories - most of them are completely anti/unpolitical (they say it themselves) and don*t know what they want, but they exactly know what they DON*T want and that is our system - culture - education - civilisation.... Right now I found a translation! chaos...

- for example the "Neonazis" - they are stupid enough to say, that Hitler was great and that we should start over again with this - conquer the world - thing. They don*t have any party for this reason. They are the militant part of parties like the NPD... but as there is no prove for it, the NPD itself can not be wiped. They are the ones that burn down houses and kill foreigners.

"Where to place Hitler?"

Let us have a look at the name of his party, first.

NSDAP - Nationalistic Socialistic German Workers Party

The first things you may realise are the words "socialistic" and "workers party"... you may come to the conclusion, that Hitler must have been a communist or socialist then. Hitler claimed to be "a socialist" to win the German working class for him as voters. He wanted to replace the SPD and similar parties, which are traditionally connected with the working class.

The sense of this is to "annex" the opposition as far as possible. The plan was to create the impression, that the NSDAP represented all classes of society and that there is no need for all the other parties - Hitler said this himself in a speech, but in short it is expressed in this slogan:

"One nation - one party"

In reality Hitler is far from being a socialist... His SA is fighting the communists and socialists in the streets and politically the left-wingers and the Nazis are direct rivals.

When Hitler reached his goal to become head of state, he used the "Reichstagsbrand" to declare, that all socialists are traitors and enemies - resulting in the first mass-murder and deportation in Germany.

Later when he established his dictatorship in Germany, he worked closely with the German companies and the last thing he would do, is to limit them - he needed the companies for his war plans.

He is a clear enemy of the socialists and supports none of the traditionally "left" ideological ideas. For this reason he can not be a left-wing politician.

The remaining words are "nationalistic" and "German"... This is closer to reality. Hitler wants to continue the war, that the "Kaiserreich" lost - WWI. He wants to start a military dictatorship again - an opinion shared by many german ex-militaries and conservatives. He believes, that violence is the only way for the "aryan" race to survive. He believes, what war will be the way to German dominance. His ideas can be described in three words -

imperialistic, racist, nationalistic.

the typical topics for a radical right and ultra conservative person in Germany.

My answer: "Hitler is an absolute right-winger"

Dari hasil penampakan disitu diperoleh info bahwa dari 64 peserta parpol yang didaftarkan di KPU baru 16 parpol yang lolos dan dipastikan bisa ikut pemilu 2009. Selanjutnya 35 Parpol kudu menjalankan verifikasi administrasi, dan sisanya sebanyak 13 parpol kudu pulang kampung menyusun strategi baru. Ini ibarat blog baru yang sedih karena kagak memperoleh pagerank kali ya, hehehe...

Biar kagak penasaran, nech daftar lengkapnya,.. sorry kalo ada kesalahan bro,.. soalnya nangkepnya sambil ngantuk sih...

16 Parpol yang Lolos

1. PKS, 2. Demokrat, 3. Partai Golkar, 4. PDIP, 5. PKB, 6. PAN, 7. PPP, 8. PBR, 9. PDS, 10. PBB, 11. Demokrasi Kebangsaan, 12. Partai Penegak Demokrasi Indonesia , 13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, 14. Partai Pelopor, 15. Partai Nasional Indonesia Marhaenis, 16. Partai Karya Peduli Bangsa

35 Parpol yang kudu verifikasi administrasi

Partai Hanura
Peduli Rakyat Nasional
Partai Pemersatu Bangsa
Partai Gerakan Indonesia Raya
Partai Pemuda Indonesia
Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
Partai Matahari Bangsa
Partai Republiku Indonesia
Partai Demokrasi Pembaruan
Partai Nasinoal Benteng Kerakyaan Indonesia
Partai Persatuan Daerah
Partai Buruh
Partai Nurani Umat
Partai Patriot
Partai Kebangkitan Nasional Ulama
Partai Kristen Demokrat
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
Partai Karya Perjuangan
Partai Barisan Nasional
Partai Indonesia Sejahtera
Partai Persatuan Syarikat Indonesia
Partai Republik Nusantara
Partai Bhineka Indonesia
Partai Kedaulatan
Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat
Partai Indonesia Tanah Air Kita
Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
Partai Merdeka
Partai Pembaruan Bangsa
Partai Kasih dan Partai Kongres
Partai Perjuangan Indonesia Baru
Partai Kristen Indonesia 1945
Partai Reformasi

(kurang 2 nih bro.. kagak kecatet... coba aja bro cari di detik atau KPU-nya langsung)

13 Parpol yang pulang kampung

Kalau yang ini kagak disebutin bro,.. jadi kagak bisa diinfokan, mungkin biar kagak malu kali ya... mendingan alokasi dananya buat nyari pagerank aja ya di google.. hihihi...

Rekomendasi bagi yang pulang kampung

Kalau menurut penerawangan gue sih, mendingan bagi yang pulang kampung segera buru-buru ajak tuh tukeran link sama parpol yang udah pasti lolos,.. sapa tahu pas dapet hoki, rank-nya langsung naik tul gak bro...

==update==

Silahkan lihat publikasi resmi di KPU

Aber was wirklich witzig ist: Die SPD versucht auf Satan komm raus, sich vor der Demokratie bzw. demokratisch legitimierten Parteien abzugrenzen - Profilneurose? Wie heute morgen Wolferl Thierse im Deutschlandradio, als er sich vor Aufregung zum Thema fast selbst verschluckte.

Merkwürdig - 1: Über die Vergangenheit der SPD wird nicht kritisch nachgedacht. Denn: Das waren tatsächlich einmal Sozialdemokraten.

Merkwürdig - 2: Über die allzu braune, zeitlose Vergangenheit und Prägung der CSU/DSU auch nicht.

Schönen Tag.

Candidatii prezinta in continuare puncte din programul electoral:

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=5291093551525821142&hl=en]

Parintele, ne "ameninta" cu o revolutie culturala la Ramnicu Sarat. Aceasta sintagma o auzeam frecvent inainte de '89 si mai apoi in documentarele TV. Am ramas blocat, ce-o intelege distinsul candidat sa i se faca spectacole omagiale in cinstea lui si a familiei lui? Club pentru pensionari? Daca sfintia voastra nu stie la Ramnicu Sarat, a fost o astfel de asociatie si chiar aveau o locatie pe M. Eminescu colt cu Constantin Brancoveanu. Sportul de masa.... era scoala mult mai implicata dle. Holban.

Dl. Manzala spune ca primarul trebuie sa faca program pe luna, trimestru, semestru si anual pentru activitati la Casa de cultura. Serios vorbiti? Si atunci conducerea Casei de cultura la ce o mai tinem?

Domnul Florian spune ca a ramas cu un gust amar pe tema culturii. Eiiiii, o sa va spun eu domnu' Florian cu ce gust amar am ramas eu cand am vazut persoanele desemnate sa participe din partea PC in sectiile de votare. Tata, mama, fiu, nora, bunica...... famile intreaga Chiar asa? Demonstrati inca o data ca PC-ul este o formatiune micuta si de familie.

"Foarte" abil parintele : Exista coruptie in Primarie? Colegii de discutie raspund. Sfintia voastra confunda coruptia cu HOTIA, hai parinte ca zau, nu-i tot una. Fiindca observa ca aveti anumite carente in exprimare, prin faptul ca faceti confuzie intre termeni, o sa va ajut si gasiti:

coruptie 1. v. coruptibilitate. 2. decadenţă, decădere, depravare, desfrânare, desfrâu, destrăbălare, dezmăţ, imoralitate, perdiţie, perversitate, perversiune, pervertire, pierzanie, pierzare, stricăciune, viciu, (rar) deşănţare, (înv.) aselghiciune, aselghie, desfătare, preacurvie, preacurvire, preaiubire, (fig.) descompunere, putreziciune, (rar fig.) putrefacţie, (înv. fig.) putrejune. (Starea de ~ a unei societăţi.) 3. v. seducere.

hotie Faptul de a fura, de a trăi din furturi; faptă săvârşită de hoţ, furt, furtişag. ♦ Fraudă. – Hoţ + suf. -ie.

Ce a facut Vasilescu despre care vorbiti se stie de prin februarie martie si ca sa va convingeti a pornit de la un impozit care a fost platit de una dintre firmele domnului patron Tronaru. Si fiindca veni vorba de consilierii din lista dumneavoastra, spuneti-mi si mie ce este aceea - nici nu stiu cum sa-i zic profesie ocupatiune pentru ca nici in COR nu am gasit "om de afaceri". Vad ca dumneavoastra va prezentati ca preot, altii ingineri, profesori, administratori de firma etc. Da' ce este aia frate Holban ca profesie "om de afaceri"? Unde se incadreaza asta in COR? Hai sa fim sinceri si sa spunem lucrurilor pe nume si daca au vreo profesie sa ne-o spuna si noua sau le este rusine cu ea?

Am auzit bine, veti face si inscenari? Veti da momeala? Sunt cumva pesti in primarie? Oricum, pentru un preot "aruncati cu multe pietre" dar pana la urma si preotul este om si ..... supus ..... greselii.

Tot in acea emisiune intalnim PNL -ul, prin vocea parintelui Holban, versus PD-L si diversiunea

[googlevideo=http://video.google.com/videoplay?docid=2284327441057907271&hl=en]

Nu stiu de ce dar am curaj sa pariez ca peste 4 ani ne vom intalni cu aceeasi oameni, cu aceleasi promisiuni cu care, cu mici exceptii ne-am obisnuit de 18 ani. A, sa nu uit parinte, va rog eu fara revolutie culturala daca se poate, ceva normal, firesc, care sa fie cultura. (Si fiindca mai tot timpul gafati si utilizati cuvinte si termeni ale caror sens nu-l stapaniti, cred ca ar trebui sa renuntati la consilierea in campanie a firmei domnului Saftoiu Claudiu: bani multi pe gafe multe). Ramnicul este acelasi oras provincial in care nu s-a intamplat nimic pentru locuitorii sai. Ce s-a petrecut in bine, s-a petrecut pentru un grup restrans pe care-i vedem cu totii si-i recunoastem dupa case, masini, afaceri. Asta-i romanul si asta-i caracterul lui.

Later addendum. La momenul diversiunea, Preotul ne spune cum ca Ghinioiu, a (dez)informat niste cetateni cum ca daca va iesi Holban primar o sa infiinteze in apropierea locuintelor lor un ... cimitir. Moderatoarea, a intrebat forte rapid despre ce fel de cimitir este vorba? Ce-o fi vrut sa insinueze? Facea aluzie la profesia de baza a candidatului? .... Stati ca tot ea ne lamureste, cica .... cimitir de masini. Ce-o mai insemna si asta? Si masinile se ingroapa nu-i asa? Probabil ca da si se face si slujba religioasa daca e sa ne luam dupa o reclama la programul rabla. Dar daca voia sa insinueza altceva de ce nu ne spune si noua despre ce este vorba .... sau poate este tot o diversiune, hm. Ce parere aveti despre asta domnule preot Holban?

Köhler ist populär und hätte bei einer Direktwahl eine deutliche Mehrheit. Köhler hat seinen Auftrag - die Prüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungskonformität - ernst genommen. Dazu ist er von der Verfassung verpflichtet. Er muss grundgesetzwidrige Gesetze zurückweisen, darf sie nicht unterschreiben. Die schockierten Proteste der Parteien haben gezeigt, wie ungewöhnlich es ist, daß ein Bundespräsident diese seine wichtigste Pflicht erfüllt.

Gesine Schwan ist sicherlich eine herausragende Persönlichkeit. Man sagt ihr deutliche Abgrenzung von den Kommunisten nach. Wie passt das mit ihrem Buhlen um Stimmen aus der Linksextremen zusammen? Ihre Glaubwürdigkeit ist ihr offenbar egal. Die Folgen einer weiteren Aufwertung der Linksextremen, einer weiteren Schwächung der SPD und eines weiteren Stoßes in Richtung einer sozialistischen Einheitsregierung sind ihr offenbar wurscht. Hauptsache ein Amt. Sie ist in meinen Augen nicht mehr für das Amt geeignet. Den dafür nötigen Respekt vor der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hat sie ihrem Ehrgeiz geopfert.

Die Präsidentenwahl wird nach dem Willen der SPD-Linken zu einer Generalprobe für die Einheitsfront der Sozialisten - die SPD spielt Volkspartei, die neue SED diktiert den politischen Preis. Es soll der Auftakt für eine sozialistische Bundesregierung werden: Ausstieg aus der NATO, EU-feindlicher Nationalismus, zurück zur Mangelwirtschaft der VEBs und Behördenwirtschaft, dilettantische Geldwirtschaft, noch höhere Verschuldung, noch erdrückendere Steuern, Unterstützung antisemitischer Terrororganisationen, ... Die Liste wird immer länger. Die Stimmen der neuen SED sind nicht gratis und werden es niemals sein.

Ob die Generalprobe klappt, ob Gesine Schwan für ihre Anbiederung bei Stasiverbrechern, Stalinisten und Terrorbejublern belohnt wird, ob die SPD-Linke weiter in Richtung Linksexstremismus drängt - das hängt unter anderem vom Ergebnis der bairischen Landtagswahl ab.

Das hieße für mich, daß ich meinen Ekel überwinden und die CSU wählen müsste. Nun ist es nicht so, daß es Bayern schaden könnte. Die CSU regiert ja schon etwas länger. Ein Wechsel der Regierungspartei ist sowieso illusorisch, so geschwächt ist die CSU nun auch wieder nicht.

Dabei sind mir die beiden CSU-Spitzenzwerge Huber und Beckstein ja inzwischen fast symphatisch, so mitleiderregend, wie sie sind. Der eine schämt sich für seinen bairischen Dialekt so sehr, daß er bei jeder Gelegenheit in eine ihm fremde Sprache, Englisch, flüchtet, obwohl er sie wohl nie meistern wird. Der andere schämt sich für seinen fränkischen Dialekt so sehr, daß er bei jeder Gelegenheit in eine ihm fremde Sprache, Hochdeutsch, flüchtet, obwohl er sie wohl nie meistern wird. Und an der Spitze von Regierungspartei und Regierung, als gemachte Männer im fortgeschrittenen Alter, ducken sie sich immer noch verängstigt blinzelnd, den Kopf einziehend, vor den zu erwartenden Schlägen des gestrengen Vaters, weil sie es gewagt haben, eine Meinung zu äußern. Sie sind das perfekte Aushängeschild einer Partei, deren wichtigster gemeinschaftsbildender Programmpunkt immer untertänigster Gehorsam und eifrigste Dankbarkeit gegenüber den Großkopferten, den Priestern und Pfaffen, dem Landesvater und dem Patriarchen auf dem Hof war.

Die soll ich wählen? Man kann darauf wetten, daß Huber und Beckstein einen dilettantischen Versuch starten werden, solche wahltaktischen Überlegungen für sich zu nutzen. Und es wird so plump und dämlich sein, daß man sie zur Strafe dafür mit Ohrfeigen aus dem Landtag jagen sollte. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja noch Zeit. Ein Rot-Grün-Wähler, einer der mal für die PDS gestimmt hat, überlegt ernsthaft, die CSU anzukreuzen. Dem Teufel muss es furchtbar kalt sein.

Aber die Idee - das CSU-Ergebnis aus taktischen Gründen gegen eigene Parteipräferenzen zu stärken - in der Hoffnung, damit Köhler zu stützen und die Rückkehr der DDR-Regierungselite an die Macht zu verhindern oder wenigstens zu bremsen, also eine Art Projekt "Bürger für Köhler" - das geht mir trotz meines Ekels vor der CSU nicht mehr aus dem Kopf.

Nachtrag: Siehe auch Wortwahl: die neue SED.

Nachtrag No.2: Die Entscheidung ist gefallen. Schwans dreiste Heuchelei, sie lade die Sozialisten mit ihrer Kandidatur zu einem politischen Seitenwechsel auf die Seite der Demokratie ein, und diese hätten keine Gegenleistungen zu erwarten, sowie die Unverschämtheit, mit der gerade auf N-TV eine SPD-Dame die Wähler für blöd verkaufen will (der Bundespräsident gehöre ja wohl nicht Bundesebene, etc.) war der letzte Tropfen. Ich werde in der Hoffnung, Köhlers Position zu stärken und um die SPD zu schwächen, CSU wählen und hoffe, daß möglichst viele Menschen dieselbe Entscheidung treffen.

Nachtrag No.3: Für mich der Song zu Beck und der aktuellen Sozialdemokratie, ein Schwanengesang...

Was Gleichheit ohne Freiheit hieß, haben die Menschen in der DDR erlebt.

Oskar Lafontaine beim Parteitag der SED.

Welche Gleichheit halluziniert er sich da zusammen? Die einen hausten in vergammelten Ruinenvierteln, schleppten Kohle, brachten im Winter ihre asthmatischen Kinder zum hilflosen Arzt, standen stundenlang an, um Lebensmittel zu kaufen, konnten sich nur Schwarz-Weiß-Fernseher leisten, warteten 18 Jahre auf ein Auto, daß man schon bei der Bestellung bezahlen musste, wurden für den Versuch, das Land zu verlassen, eingesperrt, "psychologisch zersetzt" oder erschossen und träumten nur beim heimlichen Westfernsehen von einem Telefon oder einem Videorecorder oder gar von einer Währung, die etwas wert ist.

Die anderen residierten in Wandlitz, machten Urlaub auf der Krim, fuhren im Volvo mit Chauffeur und hatten alles, einschliesslich westlicher Luxuselektronik und privater Hollywoodkinos.

Die einen wurden gleichgemacht, die anderen tagen jetzt in Cottbus und verbrüdern sich mit westdeutschen Schreibtischtätern, die von heroischen Revolutionen reden, wenn sie Massenmord meinen.

Nachtrag: Siehe auch Wortwahl: die neue SED.

Nein - zu Gysi oder Lafontaine schreibe ich jetzt nichts... :-)

Antrag G 26 zum ersten Parteitag der Linken preist den Erdöl-Autokraten Hugo Chávez – der Angela Merkel gerade mit Hitler verglich – als Pionier eines »Sozialismus des 21. Jahrhunderts«. Antrag P 29, eingebracht von der »Cuba Sí AG« in der Linken, feiert die Castro-Diktatur für ihre »fünfzigjährige Erfahrung im Kampf um eine sozialistische Ge­sell­schafts­per­spek­ti­ve«. Mehrere Anträge verlangen die Auflösung der Nato, die Verhinderung des EU-Reformvertrages von Lissabon und den »sofortigen und unbedingten Abzug aus Afghanistan«. So weit, so bekannt: Sympathiebekundungen für Diktatoren (sofern sie sich links geben), die Forderungen, Deutschland aus dem westlichen Bündnis und der EU zu lösen und die Afghanen ihrem Schicksal zu überlassen – so präsentiert sich die Außenpolitik der Linken.

Knoche hat 2001 wegen des Afghanistankrieges die Grünen verlassen. Fragt man sie als Feministin, was ein sofortiger Rückzug für die Frauen in Afghanistan bedeuten würde, kommt sie ins Stocken. Man wolle das Land ja nicht sich selbst überlassen, »Afghanistan ist uns nicht egal«. Man müsse die Rechtskultur wiederbeleben, die Gleichstellung der Frauen in der Stammesversammlung Loya Jirga durchsetzen. Wie das alles ohne Präsenz ausländischer Truppen gehen soll, kann Knoche nicht erklären. Die Truppen müssten ja nicht alle auf einmal gehen, deutet sie an. Den Wählern der Linken teilt man diese Differenzierungen lieber noch nicht mit. Wenn die Linke aber nur einen graduellen Rückzug für möglich hält, weil alles andere Afghanistan ins Chaos stürzen würde: Müsste sie dann nicht für die Präsenz von Truppen stimmen, die zivile Helfer so lange schützen, bis die Afghanen das selbst können? Sie weicht aus.

Ich hab mir die Rosinen rausgepickt. Wer es differenzierter mag, sollte das Original lesen: Links-Aussen.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin hatte zu einem Stasi-Bericht vom 5. Oktober 1979 bereits einen wichtigen Zeugen geladen. In den Akten selbst taucht er noch als großer Unbekannter auf. Laut Stasi-Bericht des Führungsoffizieres Günter Lohr nahmen an einem Treffen "in den späten Abendstunden" des Oktobertages 1979 vier Personen teil: Havemann selbst, seine Frau Katja, "Rechtsanwalt Dr. Gysi" und "eine männliche Person" namens "Erwin".

Wie nennt man einen Anwalt, der seine Mandanten im Auftrag desselben Regimes ausspioniert, gegen dessen Repressionen er sie vertreten soll? Wohlgemerkt: während des anwaltlichen Vertrauensverhältnisses, nicht irgendwann zu anderen Zeiten.

Das Gericht konnte nun diesen Zeugen ausfindig machen. Der damalige DDR-Schriftsteller Thomas Erwin nahm 1986, als er sich der Malerei zuwandte, den Geburtsnamen seiner Mutter an. - inzwischen nennt sich die "männliche Person" namens "Erwin" Thomas Klingenstein. Der Maler war eigentlich für Mittwoch in den Zeugenstand des Oberverwaltungsgerichtes geladen.

Man muss vorsichtig sein mit passenden Ausdrücken, denn Gregor Gysi, der strahlende Saubermann, ist ein klagefreudiger Rechtsanwalt.

Seine Aussage wäre für Gysi wohl mit einer gewissen Brisanz behaftet gewesen. Denn in dem Stasi-Protokoll wird eine gemeinsame Autofahrt am Ende des Oktoberabends geschildert, an die sich Klingenstein noch gut erinnern kann. Damals, so Klingenstein zum SPIEGEL, sei er mit Gysi von Havemanns Wohnort Grünheide aus in dessen Trabi nach Berlin zurückgefahren und habe ihm von sich und seinen Problemen mit dem Staat erzählt. In der Stasi-Akte heißt es: "Der IM nahm 'Erwin' mit in die Stadt und erfuhr zur Person folgendes…"

Einer, der die Mittel des Rechtsstaates ausnutzt, den er offenbar in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit, "Schild und Schwert" der kommunistischen Partei verhindern wollte. Einer der die Veröffentlichung ironischerweise Weise mit Verweis auf die anwaltliche Schweigepflicht verhindern wollte. SEINE Schweigepflicht, die während des gesamten Verrats bestand und heute nur noch ihn schützen sollte!

Offizier Lohr notiert vom Inoffiziellen Mitarbeiter über Klingenstein aus dieser Unterhaltung unter anderem: "Abiturient, negativ eingestellt."

Wie nennt man so einen wohl? Ich bitte um Vorschläge.

Einen weiteren "Bericht über ein geführtes Gespräch mit Rechtsanwalt Dr. Gysi am 10.7.1979" wollte Gysi ebenso wenig öffentlich werden lassen. Darin wird ein Gespräch zwischen Gysis Vater Klaus und SED-Generalsekretär Erich Honecker über den Stand des Verfahrens gegen Havemann geschildert. Wörtlich heißt es darin: "Im Ergebnis hätte Gen. Honecker die juristisch konsequente Verteidigung von Rechtsanwalt Gysi begrüßt" und "an Rechtsanwalt Gysi Grüße mit der Empfehlung übermitteln lassen, ein Vertrauensverhältnis zu Havemann herzustellen mit dem Ziel, dass dieser seine Außenpropaganda einstellt."

Wie nennt man so einen, ohne gegen Gesetze zu verstoßen?

Als Anlage dazu existiert noch ein "Tonbandbericht", in dem in der "Ich"-Form ein vertrauliches Gespräch mit Havemann wiedergegeben wird: "Ich schlug ihm noch einmal vor, jegliche Veröffentlichungen im Westen zu unterlassen und sich allein auf die DDR zu beschränken." Havemann wollte am Ende wissen, heißt es darin, "ob mein Verhältnis zu meinem Vater freundschaftlich oder kritisch sei."

Eigentlich ganz einfach: Einen typischen roten Bonzen. So hat man sie in der DDR genannt. Einen Marxisten. Einen aufrechten Anwalt für die Nöte des kleinen Mannes. Einen, der für eine gerechtere Welt eintritt. So wollen sie alle genannt werden.

Es gibt keine guten und keine schlechten Marxisten. Nur solche, die die Macht haben, und solche, die sie erst noch (zurück-)erobern müssen. Und ich werde mir meine Wut lieber verkneifen, weil es Dinge gibt, die man auch in einem anonymen kleinen Blog nicht schreiben sollte.

Siehe hier: Stasi-Akten bringen Gysi in Bedrängnis.

Nachtrag:

Zitat des Tages: Grüße des Genossen Honecker an den Rechtsanwalt Gysi.

Gysi und die Stasi-Eine unendliche Geschichte.

Nachtrag No. 2: Heute (28.5.2008) gab's eine aktuelle Stunde des Bundestages dazu. Ich warte darauf, daß der Mitschnitt bzw. die Redeprotokolle im Netz sind. Das Abrufen von Videos aus dem Archiv auf bundestag.de ist irgendwie nicht so geschickt gemacht.

Nachtrag No. 3: Die Welt hat den Text von Gysis Verteidigungsrede veröffentlicht. Mir kam sie vor allem im ersten Teil länger vor, aber das kann täuschen. Die Schrift transportiert ja nicht den Tonfall.

Die Sozialdemokraten überlassen die Menschenrechtspolitik zunehmend der Union - und verraten so ihre Tradition.

Seit 2005 hat es die SPD nicht geschafft, sich aus der Denkschule Gerhard Schröders zu verabschieden. Als Gasprom-Vertreter redet er heute die Menschenrechtsverstöße in Russland klein und schön. Es ist jene Realpolitik, die Altkanzler Helmut Schmidt gerne in seinen Interviews pflegt, und die ihr schon früher nicht gut bekam. Auch vor dem Fall der Mauer pflegte die SPD lieber den Dialog mit den Mächtigen in der DDR statt mit den Bürgerrechtlern - bis auf wenige rühmliche Ausnahmen.

Als der schöne Schein der Stabilität im Osten zusammenbrach, waren die Sozialdemokraten sprachlos. Geschichte rächt sich manchmal. Heute muss die SPD mit einer Ostdeutschen im Kanzleramt auskommen.

Die gefährliche neue Feigheit der SPD

Der Vorwurf gegen den Juristen: In seinem Vortrag habe sich eine "ungehemmte Verbrüderung mit der terroristischen Hamas und antizionistische Ressentiments" gefunden. Paech habe Raketenangriffe der Hamas auf Israel aus dem Gaza-Streifen als "Neujahrsraketen" sowie "Logik der Eskalation" bezeichnet. Dort, wo die Hamas regiere, sei es sauber und sicher, wird der Referent zitiert.

Trotz der mageren Mitgliederzahl - die KPF versuche derzeit massiv das neue Parteiprogramm zu beeinflussen, heißt es laut "Bild"-Zeitung im neuen Bericht des Verfassungsschutzes (mehr...), der am Vormittag offiziell vorgestellt wird. Die Kommunisten selbst nennen in ihrer jüngsten Mitteilung "das Wirken für die Verankerung der eindeutigen gesellschaftlichen Alternative zum kapitalistischen Gesellschaftssystem" als eine Schwerpunktaufgabe in der Programmdiskussion. "Das schließt auch den gegen den Zeitgeist gerichteten Umgang mit den bisherigen Erfahrungen des Sozialismus ein", heißt es im Beschluss der Bundeskonferenz der KPF vom April weiter.

Neben der KPF unterstellt der Verfassungsschutz auch dem kleineren "Marxistischen Forum" (MF) "offen extremistische Strukturen". KPF und MF wirken beide im 2002 gegründeten Geraer Dialog/Sozialistischen Dialog (GD/SD) mit, den die Geheimen als "Sammelbecken der extremistischen Kräfte" sehen. Dass die Verfassungsschützer derartige Charakterzüge der Partei Jahr für Jahr aufdecken, erzürnt die Linke schon lange. Eine "Unverschämtheit", wetterte Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch, Fraktionsvize Bodo Ramelow witterte eine "gezielte Kampagne der Regierenden", frei nach dem Motto: "Der Feind steht links."

Vor dem Parteitag: Richtungsstreit entzweit Linke

»Jeden Tag kommen bei mir zwei oder drei Ausländer vorbei, die Kekse mitbringen und mit Waisenkindern spielen wollen«, erzählt die 24-jährige Pon Kaknika, die im Informationszentrum der NGO »Friends« in der Stadtmitte von Phnom Penh Auskunft gibt. Die Hilfsorganisation, so heißt es in den Broschüren, »arbeitet täglich mit 1800 marginalisierten Kindern in ganz Kambodscha«. Längst nicht alle davon sind Waisen. Viele haben den Kontakt zu ihren Eltern verloren, betteln auf den Straßen, schnüffeln Klebstoff, arbeiten in Bordellen, sind HIV-positiv.

Um diese Kinder auszubilden, betreibt Friends mit 240 kambodschanischen Mit-arbeitern zehn Lehrbetriebe, darunter ein Restaurant, eine Autowerkstatt und einen Beauty-Salon. »Wie können da Freiwillige helfen?«, fragt eine Mitarbeiterin. »Die halten unsere Kinder doch nur vom Lernen ab.« Sogar Englischunterricht von Muttersprachlern sei wenig effektiv, wenn die Ausländer nicht auch Khmer sprächen. »In der Vergangenheit hatten wir außerdem eine Menge Probleme mit Pädophilen«, fügt Kaknika hinzu. Auch deshalb gilt bei Friends nun der Grundsatz: Freiwilligen ist der Kontakt zu Kindern verboten.

Die Schleusentore, durch die diese Millionen ins Land fluten, sieht, wer in Phnom Penh im Stadtviertel Boeung Keng Kang die 294. Straße entlangläuft. Die Hilfe wird aus kolonialen Villen verteilt, vor denen bullige Geländewägen parken. An nahezu jeder Gartenmauer klebt die Plakette einer NGO. Hausnummer 13: Welthungerhilfe, zwei SUVs. Hausnummer 61: Humanitarian Mine Action MAG, drei SUVs. Hausnummer 69: Japan Team of Young Human Power, zwei SUVs.

Helfen können die Jugendlichen in Kambodscha wenig, davon ist auch Minko überzeugt. Seine NGO verzichtet seit Anfang des Jahres vollkommen auf Freiwillige. »Die Probleme in Entwicklungsländern sind so verdammt komplex – die kann niemand in zwölf Monaten kapieren«, sagt er. Als Bei-spiel erzählt Minko von der jungen Deutschen Romy, die am »Mutter-Teresa-Syndrom« litt. Am Ende verschenkte sie sogar ihren Laptop an einen der Mitarbeiter, was den Neid aller anderen Helfer provozierte – und schließlich Minkos ganzes Büro in Aufruhr versetzte.

Egotrips ins Elend

"Israel hat nicht mal Grenzen. Wie soll ich es da anerkennen? Das geht nicht."

"Mit seiner Forderung nach Solidarität mit Israel begibt sich Gysi in die feine Gesellschaft der Kriegstreiber. Sollte seine Position in der Linkspartei mehrheitsfähig werden, würde das auch einen dramatischen Bruch mit der bisher eingenommenen Haltung der Äquidistanz zu den nahöstlichen Konfliktparteien bedeuten."

Vor allem die trotzkistischen "Linksruck"-Kader, die geschlossen in die "Linke" eingetreten sind und sich der parteiinternen Gruppe "Marx 21" nahe fühlen, schäumen über Gysis Rede - allerdings hinter verschlossenen Türen. Wer etwa die "Marx 21"-Unterstützerin Christine Buchholz, Mitglied im geschäftsführenden Parteivorstand der "Linken", auf die Gysi-Rede anspricht, hört, man sei übereingekommen, eine Position erst innerparteilich zu klären. Diese Sprachregelung wirkt bis weit nach unten. So sagt auch Irmgard Wurdack, Sprecherin der Partei in Berlin-Neukölln, ein vereinbartes Interview ab - die dortige Organisation ist fest in den Händen von "Marx 21".

Immerhin hat Wurdack Ende April Norman Paech, den außenpolitischen Sprecher der "Linke"-Fraktion im Bundestag, einen "politischen Reisebericht" zu Palästina vortragen lassen. Dabei verharmloste Paech, der seit Jahren dafür eintritt, mit Hamas zu verhandeln, nach Augenzeugenberichten von BAK-Shalom-Mitgliedern die Raketenangriffe dieser Terrororganisation auf Israel als "Neujahrsraketen".

Viel Applaus erhielt etwa ein Zuhörer nach seiner Bemerkung, er könne nicht verstehen, dass Paech sich für das Existenzrecht Israels ausspreche.

Offensiver ist Gysis Fraktionskollegin Ulla Jelpke, die der taz mitteilte: "Ich halte es für legitim, gegen Zionismus zu sein." Im Jahr 2006 hatte Jelpke bei einer antiisraelischen Demo vor Hisbollah-Fahnen zu Israels Libanonkrieg gesagt: "Wer angesichts dieser Massaker und angesichts dieser sinnlosen Zerstörungswut noch einen Hauch von Verständnis für die israelische Politik aufbringt, macht sich zum Mittäter, zum Komplizen von Mord und Terror."

Der 27-jährige Politikstudent dreht Gysi von den Füßen auf den Kopf: "Ich meine, das Problem in dieser Debatte ist die Tabuisierung der Unterdrückung der Palästinenser."

Die Bundessprecher von BAK Shalom, Benjamin Krüger und Christin Löchner, fordern wegen dessen "ungehemmter Verbrüderung mit der terroristischen Hamas und antizionistischen Ressentiments" seinen Rücktritt: "Norman Paech ist als außenpolitischer Sprecher der ,Linken' untragbar geworden." Steininger nennt das schlicht "Blödsinn" von "einigen wenigen Randfiguren im Verband". Der BundessprecherInnenrat der Linksjugend warnte die Mitglieder, die Erklärung von BAK Shalom vertrete nicht die Position des Verbandes.

Israel spaltet die Linke

Nachtrag:

Kuba forderte Geld respektive die Erhöhung der Entwicklungshilfe von 0,4 auf 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts; der Gesandte aus Haiti wollte wissen, warum in Schweizer Haushalten die Verbreitung von Feuerwaffen so hoch sei wie sonst kaum irgendwo auf der Welt, wo doch gleichzeitig die Selbstmordrate bei Jugendlichen sehr hoch sei; Indien monierte das Fehlen eines Gesetzes gegen Sklaverei; und verschiedene andere Nationen forderten eines gegen die Folter. Während rätselhaft blieb, warum die Schweiz ausgerechnet einen Anti-Sklaverei-Erlass braucht, wurde der Ruf nach einem Anti-Folter-Gesetz schnell verständlich.

So äusserten sich die meisten Redner besorgt über zunehmende Fremdenfeindlichkeit, Ausländerdiskriminierung und rassistische Stimmung. Islamische Länder wie Ägypten, Katar, Marokko beklagten die menschenrechtswidrige Diskriminierung ihrer Religion, um wie gewohnt eine angeblich zu weit gehende Meinungsfreiheit zu unterstellen. Russland wunderte sich, dass in der Schweiz Parteien mit unverhohlen rassistischer Gesinnung legal seien; Nigeria sah in der Tatsache, dass die meisten Redner das Thema Rassismus und ­Xenophobie angesprochen hätten, den Beweis, dass Rassismus und Xenophobie eine Realität in der Schweiz seien; und der Feminist aus ­Kanada wusste gar von exzessiver, rassistisch motivierter Polizeigewalt gegen Ausländer zu berichten.

Eine Bündelung dieser Meinungen lieferte der Gesandte des Irans. Er drückte zuerst seine Befriedigung darüber aus, dass die Schweiz in ihre neue Verfassung den Zusatz aufgenommen habe, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich seien. Dann äusserte er aber seine starke Besorgnis über die «Vorfälle rassistischer Intoleranz» und die «anhaltenden feindseligen Einstellungen gegenüber Schwarzen und Muslimen», die «wir in den jüngsten Jahren beobachtet haben». Angesichts der Fälle von «Misshandlung und Folter» in «Polizeigewahrsam» und bei «Verhören» müsse man festhalten, dass die Kantone bei ihrer Aufgabe, die Polizei zu kontrollieren, versagt hätten. Und auch der Frauenhandel, die Prostitution, die sexuelle Ausbeutung und die Gewalt, welche Migrantinnen in der Schweiz riskierten, erfüllten ihn mit Sorge. Aber niemand sei perfekt, munterte der Mann aus dem Gottesstaat, wo mutmassliche Ehebrecherinnen in einen Leinensack gesteckt, in eine Grube gestellt und mit gezielten Steinwürfen an den Kopf getötet werden, die Schweiz auf. Der Weg zur Verbesserung sei der «genuine und konstruktive Dialog». Ein Dialog, wie «er bereits existiert» zwischen der Islamischen Republik Iran und der Schweiz. Beide Partner «versuchen einander zu helfen», um die Menschenrechtssituation in ihren Ländern zu optimieren.

Die Menschenrechtler

In der Niederlausitz kann sich dann zeigen, ob Leute wie Oskar Lafontaine die Kraft aufbringen, sich von den Extremen in der Partei zu distanzieren. Wenn die Linke eine durch und durch demokratische Partei sein will, dann muss sie den Extremisten in ihren Reihen sagen, dass sie nicht erwünscht sind.

(Quelle: "Oskars Extremistentruppe" in der Sueddeutschen.)

Erstens ist der liebe Oskar selbst einer dieser Extremisten geworden, was spätestens dann auch jedem Guevaradeppen hätte klarwerden müssen, als er islamistische Terroristen und Terrorherrscher wegen ihrer vormittelalterlichen Vorstellungen von Recht und Gesetz zu Verbündeten erklärte. Zu Verbündeten gegen was? Na, gegen das Nehmen von Zinsen, die fiskalische Grundlage jeder modernen Gesellschaft. Und nicht ganz so deutlich natürlich auch gegen den westlichen Rechtsstaat mit seiner Demokratie und seinem Wohlstand.

Und zweitens ist es natürlich ebenso nett wie wirkungslos, wenn sie (Also wohl die westdeutschen Extremisten mit ihren zerfledderten Maobibeln und Guevarapostern?) den Extremisten sagen, sie seien unerwünscht. Dann sind die nämlich ganz ganz traurig und lösen sich in Luft auf. So denkt man sich das doch, oder? Dann muss auch niemand auf die Idee kommen, sie wegen verfassungsfeindlicher Positionen rauszuschmeißen.

Was uns zum dritten Punkt bringt, denn dies wäre ein Schauspiel für die Götter. Die neue SED müsste sich dazu selbst auflösen. Übrig bliebe ein winziges Häuflein von Leuten, die man nach der Wende nicht in der SPD aufnehmen durfte. Eine Minderheit, die ohne ihre kommunistische Wirtspartei nicht mal mehr Kommunalwahlkämpfe bestreiten könnte.

Denn, liebe Journalisten, es sind nicht die Kommunisten, die diese Partei unterwandern. Es sind die wenigen Demokraten, die immer noch seit der Wende davon träumen, sie könnten ihre alten Genossen bekehren. Und diese Leute haben seit den 90ern jede einzelne parteiinterne Schlacht verloren.

Nachtrag: Siehe auch Wortwahl: die neue SED.